Tembilahan.kabarinvestigasi.co.id kepala Desa di Indragiri Hilir Provinsi Riau melaksanakan Bimtek Sisitim Pengelolaan Informasi Aset Desa Versi 2.0.4 ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tiga hari.
Menyikapi terkait berita yang beredar mengenai studi banding kepala desa se Kabupaten Indragiri Hilir ke wilayah timur Indonesia menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan, yang menggelontorkan Rp15 juta per desa itu diangggap wajib dan pemborosan alias mumbazir, karena tidak termasuk dalam program prioritas pemulihan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Boedi. M.Si kepada investigasi Jumat (20/5/2022) di kantor PMD Inhil di Tembilahan menjelaskan, Kepala Desa di Inhil yang melaksanakan Bimtek Sisitim pengelolaan Informasi Aset Desa Versi 2.0.4 sangat penting untuk mendata aset-aset desa, sehingga aset desa semua bisa terdata dan dilaporkan ke kementerian.
“197 Desa di kabupaten Indragiri Hilir baru 135 Desa yang melaporkan asetnya sampai ke kementerian”, ujar Boedi. Seraya mengatakan Kepala desa tidak diwajibkan untuk mengikuti Bimtek.
Boedi menjelaskan, penggunaan dana bersumber dari Dana Desa itu dibolehkan dalam peraturan yaitu untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. Juga, saat pelaksanaan Bimtek menghadirkan nara sumber dari kemendagri dan Dijen Bina Pemdes dari jakarta, ujarnya.
Terkait anggaran sebesar Rp 15 juta kata Boedi menjelaskan, adalah untuk akomodasi dan transportasi dari Tembilahan sampai ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akomadasi selama pelaksanaan Bimtek, ujarnya.
Dengan adanya Bimtek sistim pengelolaan informasi aset desa versi 2.0.4 ini kata Boedi melanjutkan diharapkan semua desa dapat mengelola atau mendata aset desa masing-masing. Sebab, hingga saat ini masih ada di desa surat tanah kantor desa tidak tercatat juga aset-aset desa lainnya, sehingga dengan mengikuti Bimtek Sistem pengelolaan Informasi aset desa ini, semua desa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat mendata aset desanya secara online dan dilaporkan ke kementerian, ujar Boedi menjelaskan.
Kepala Dinas PMD Inhil Budi Pamungkas melalui telepon selulernya Jumat (20/5/2022) membenarkan bahwa kepala Desa di Inhil melaksanakan Bimtek Siskeudes versi 2.0.4.
“ya benar Kepala Desa di Inhil melaksanakan Bimtek Siskeudes Versi 2.0.4 ke Lombok Nusa tenggara Timur”, ujar Bupati pamungkas.
Budi Pamungkas mengungkapkan, Kepala Desa Inhil ke Lombok dari desa sendiri yang memprakarsai dan soal anggaran dana juga desa sendiri yang menganggarkan untuk kegunaan biaya akomodasi, transportasi dan materi selama dari Tembilahan ke Lombok pulang pergi, ujr Budi Pamungkas menjelaskan.
Kegunaannnya kata Budi Pamungkan melanjutkan,untuk melihat desa di lombok dalam pengelolaan Bumdes dan admistrasi desa percontohan, sehingga menjadi praktek tiru yang dapat dilaksanakan desa di kabupaten Indragiri Hilir, ujarnya. Seraya mengatakan, Dinas Pemerintahan masyarakat desa (PMD) kabupaten Indragiri Hilir hanya diminta bantuan atau mempasilitasi.
Ketua BKAD Kecamatan Kemuning yang juga kepala Desa Sekayan kecamatan kemuning mengungkapkan, bahwa kunjungan kerja sudah menjadi keiinginan di masing-masing BKAD Kecamatan, sehingga diawal sudah ada perencanaan yang sudah disusun melalui musyawarah di APBesa murni, ujar Jumadi menjalaskan.
Sedangkan dari aspek pentingnya kata Jumadi melanjutkan, sangat penting bagi kepala desa untuk belajar, menimba ilmu dan pengalaman dimana tempat yang dikunjungi. Seperti di Lombok dinilai sudah berhasil dalam pelaksanaan sistim pengelolaan informasi aset desa versi 2.0.4, sehingga ilmu keberhasilan desa di Lombok dapat kita belajar, menimba ilmu dan pengalaman untuk nantinya diterapkan disetiap desa di kabupaten Indragiri Hilir, ujar Jumadi.
Ditempat terpisah Ketua Asosiasi Persatuan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Indragiri Hilir terpilih Said Khairul Hanifiah menjelas kegiatan itu bukan tanpa tujuan dan bukan untuk menghambur-hamburkan anggaran desa, melainkan untuk peningkatan kemampuan aparatur desa.
“Studi banding itu untuk pengembangan ekonomi, serta tertib administrasi. Ekonomi tidak bisa berkembang jika tidak diikut sertakan tertib admintrasi,” kata Said Khairul Hanifiah, Jumat (20/5/2022) melalui telepon selulernya.
Ditegaskan Said, studi banding tersebut merupakan kegiatan yang sangat jelas dan terukur sesuai pengkajian agar aparatur desa memiliki kemapuan dalam pengembangan ekonomi dan administrasi.
“Kita ke sana kegiatannya jelas. Pertama kami melihat pemerintah wilayah timur secara administrasinya baik dan pengembangan wisata desa juga tertata dengan baik,”
“Justru itu kita ingin belajar dari mereka. Kalau kita belajar sama orang tentu kita datang ke lokasi tersebut dan melihat merasakan secara langsung,” paparnya.
Mengenai keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Said menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini, Pemdes Inhil melalui APDESI meminta DPMD sebagai fasilitator, dikarenakan DPMD inhil leading sektornya Pemdes Desa.
“Memang kami yang meminta DPMD memfasilitasi kegiatan studi banding ini. Ya termasuklah penyetoran anggaran keberangkatan nanti,” jelasnya.
“Kita juga meminta dukungan dari masyarakat inhil untuk mendukung kegiatan ini. Kita sangat memahami kondisi daerah saat sekarang ini, keberangkatan kita ini tujuan sama untuk daerah dan pengembangan wisata daerah,” tutupnya.
Adapun Bimtek dan studi banding yang sudah menjadi keiinginan masing-masing BKAD Kecamatan pada tahun 2021 sudah direncanakn. Namun, karena keterbatasan anggaran baru tahun 2022 ini dilaksanakan tidak terlepas dari hasil musyawarah, bukanlah keputusan perorangan melainkan program yang dirapatkan bersama.
Jadi bukan hasil keputusan ketua APDESI terpilih, melainkan hasil keputusan musyawarah bersama, ujar Said menjelaskan.
“Dengan harapan,bahwa Bimtek dan studi banding itu untuk dapat kami dapat membedakan cara meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat,karna kita menganggap Indonesia bagian timur termasuk berhasil dalam tertib administrasi. Ekonomi tidak bisa berkembang jika tidak diikut sertakan tertib admistrasi,” kata Ketua APDESI Inhil Terpilih, Said Khairul Hanifiah.
Di tempat terpisah pendamping Desa P3MD Kecamatan Pelangiran inisial HSD mengatakan, bahwa dana desa yang bersumber sari dana pusat kementrian desa pada dasarnya, tidak ada dalam juknis bahwa dana desa bisa digunakan untuk kegiatan bimtek bimbingan teknis / pelatihan dan kegiatan lainya. Kecuali pada Dana Alokasi Dana Desa, ujarnya.
sangat disayangkan jika leding sektor dalam hal ini dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pasilitator desa yang ada di Kabupaten Inhil , sebaiknya ditunda dulu untuk melakukan kunjungan ke indonesia bagian timur Propinsi NTB. Alangkah baiknya di situasi pandemi masih ada kita manfaatkan anggaran dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan tidak sedikit anggaran yang dihabiskan “ saya pendamping P3 MD berharap dan dapat di tanggapi . Sehingga tidak terjadi pro/ kontra di masyarakat dan akan berdampak luas kepada masyarakat dan akan timbul problem dan rasa ketidak percayaan masyarakat khusunya di desa desa yang ada di Kabupaten Inhil”, ujarnya.
Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa inhil ( HIPPMIH) Zulpandi dalam tanggapannya mengatakan, APDESI dan BKAD di Kabupaten Inhil mempertimbangan rencana stady banding yang sudah terjadwal . Karna ini bukan merupakan skala prioritas sebaiknya di kaji lagi manfaat studi banding dalam waktu seketika, apakah akan dapat merubah perekonomian masyarakat yang berdampak akibat covid yang melanda masyarakt yang saat ini perlu dilakukan pembenahan. Dan sangat disayangkan, lebih baik anngaran dana desa untuk pemberdayaan mayarakat, peningkatan imprastruktur dan sarana lainya, akan lebih baik jika tim teknis atau leding sektor dinas pemberdayaan masyarakat desa atas nama pemerintah daerah Kabupaten Inhil mengundang tim / narasuber tutorial untuk melakukan bimtek di Kabupaten Inhil lebih baik dan tidak menghabiskan anggaran yang begitu besar dan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat saat ini pada umumnya, ujar Zulpandi kepada Investigasi di Pekanbaru Jumat (20/5/2022)
Secara tegas Aliansi Pegurus Himpunan dan Mashasiswa Inhil menolak atas keinginan (Apdesi) dan Badan Kerja Sama Antar Desa untuk melakukan kunjungan study banding ke propinsi Nusa Tenggara Barat ( lombok ), ujar Ketua Himpunan Pelajar dan mahasisa (HIPPMIH) Kabupaten Inhil Zulpandi dengan tegas. (Tim)
Save as PDF
