Sungaibatang.kabarinvestigasi.co.id. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas SE, DEA, MSi, yang didampingi oleh beberapa Direktorat Kementerian Pertanian, Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Kadis Pertanian Provinsi dan para Kadis Pemda Inhil yang terkait, Rabu (8/6/22) melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sungai batang kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau disambut langsung oleh Camat Sungai Batang Hardiansyah.
Kunjungan Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melihat kondisi persawahan/pertanian di Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga kini masih mengalami beberapa kendala, diantaranya hama keong dan kondisi debit air yang tinggi.
“kami masyarakat beserta petugas mengharapkan adanya normalisasi sungai dan parit, perbaikan tata kelola lahan yang meliputi tanggul, pintu kleb dan saluran agar tanam dapat berlangsung berjalan seperti biasanya, sehingga kegiatan di kecamatan dapat berjalan lancar,” kata Tarno, saat kunjungan kerja Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas SE, DEA, MSi, yang didampingi oleh beberapa Direktorat Kementerian Pertanian, Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Kadis Pertanian Provinsi dan para Kadis Pemda Inhil yang terkait,
Kegiatannya ini, kata Tarno, mengarah kepada kegiatan pertanaman IP 100 dan 200. Dengan adanya perbaikan tata kelola lahan kiranya fungsi lahan dapat dijalankan seperti bisa sehingga kebutuhan pangan Kecamatan Sungai Batang, Reteh, Enok, dan Tembilahan sebagian dapat terpenuhi.
“Dengan adanya normalisasi sungai hama keong dapat berkurang, sehingga penyemaiaan padi tidak lagi sampai 6 Kali. Yang berakibat tidak lagi kekurangan benih padi setiap tahunnya. Sekiranya kegiatan pertanian pusat, Provinsi dan kabupaten bersinergi fokus pada kegiatan di Sungai Batang,” harapnya.
Sementara itu, Peneliti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Riau, Parlin Halomoan Sinaga menjelaskan, bahwa yang perlu pengelolaan tata air, kemudian ke introduksi varietas-varietas yang tahan genangan atau tahan banjir.
“Karena permasalahannya pada musim hujan genangan air sangat tinggi. Nah kita di litong itu sudah ada beberapa varietas yang tahan banjir misalnya inpari 30 inpara 4 inpara 5 itu yang khusus untuk padi rawa, itu mungkin yang paling penting,” ungkapnya.
Kemudian, Parlin menerangkan jika nanti tata airnya sudah bagus, mungkin perlu pengendalian besi. Karena inikan lahan tawar biasanya tinggi besi, kemudian tadi mendengar ada kendala di serangan keong mas itu sebetulnya sudah ada teknologinya.
“Dengan membuat karen terus nanti dikutip ada juga dengan penggunaan moluskisida atau racun keong tapi itu kurang ramah lingkungan, di beberapa tempat kita lihat, keong mas itu digunakan sebagai pengendali gulma, jadi pas saat musim tanam dibuat parit sehingga tanaman masih kecil keongnya beralih ke parit, pada tanaman nanti sudah besar keongnya akan kembali ke lahan pertanian untuk memakan gulma-gulma yang tumbuh begitu di perairan tapi dengan syarat tanaman padinya sudah tumbuh besar biasanya pada umur 1 bulan setengah ke atas,” tukasnya.
Secara terpisah, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr, Saefudin. S.P. M.Si mengatakan bahwa pada prinsipnya tugas dari pemerintah, khususnya Bappenas sebagai Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) harus melihat kondisi di lapangan, juga bermitra dengan biro perencanaan dan pertanian serta Pemda setempat.
“Tadi sudah banyak mendengar, melihat, dan bahkan berupaya untuk mencermati dengan baik, memang permasalahan pembangunan kita masih banyak ya, jadi tadi berbicara satu aspek ketahanan pangan, satu aspek perkebunan, banyak hal yang harus di perbaiki ke depan,” terangnya.
Ia menambahkan, masalah ini harus dikerjakan secara bersama-sama, yang perlu lagi adalah ditingkatkan koordinasi dan sinergi. Pihaknya berharap, persoalan ini tidak hanya tuntas disini saja, harus ada tindak lanjutnya.
“Harapan dari Bappenas dari pak Erwin, semangat kita turun kelapangan ini jangan sampai selesai disini saja, tetapi harus ada koordinasi komunikasi untuk tingkat selanjutnya. Yang lebih penting dari itu adalah, partisipasi dari pihak di luar pemerintahan. Jadi pihak swasta juga ikut andil dalam permasalahan ini, karena kalau di bebankan ke APBN (Anggaran Permodalan Belanja Negara), menurut saya, jangkauan untuk permasalahan ini masih cukup lama, jadi kita butuh semua pihak harus hadir dalam permasalahan ini.
“Tapi dari Kementan RI melihat, ini bisa diselesaikan, dengan syarat, memang daerah juga serius, tentu butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tadi, kelapa dengan industrinya, padi dengan irigasinya dan sebagainya,” pungkas Dr. Saefudin.
Secara terpisah, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas SE, DEA, Erwin Dimas menyampaikan beberapa tahun terakhir Provinsi Riau sudah menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan yang berasal dari dana DAK.
“Alhamdulilah di tahun 2023 ini Provinsi Riau dan kabupaten kota di Riau kembali masuk menjadi lokpri penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan berbagai penyesuaian desain baru DAK, karakteristik daerah, prioritas nasional dan dan kemampuan APBN,” kata Erwin .
Kata Erwin yang juga merupakan putra daerah Provinsi Riau ini, salah satu kabupaten yang masuk penerima lokpri adalah Indragiri Hilir dengan kawasan sentra produksi pangan, karena memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, Erwin Dimas menambahkan Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadi lokpri penanganan kawasan kumuh atau tidak layak huni melalui DAK terintegrasi.
“Dengan adanya beberapa wacana tersebut patut kita syukuri karena kondisi keuangan negara saat ini agak ketat. Maka dari itu, kesempatan menjadi lokpri yang diberikan oleh Pemerintah Pusat harus betul-betul dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya lagi.
Dalam pembangunan mutlak harus dilakukan dan dikerjakan secara bersama-sama oleh sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(***)
Save as PDF
