Pekanbaru.kabarinvestigasi.co.id. – Bersempena peresmian Bank Riau Kepri (BRK) Syariah oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sekaligus dilakukan pelantikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau oleh Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kamis (25/8/22).
Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor 1122/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang pembentukan KDEKS Provinsi Riau dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara KNEKS yang diketuai oleh Presiden RI dan Wakil KNEKS Wapres RI bersama dengan Pemprov Riau beserta jajaran untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi keuangan syariah.
Adapun struktur KDEKS Riau tersebut diketuai oleh Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution sebagai Wakil Ketua KDEKS Riau, Sekdaprov Riau SF Hariyanto sebagai Sekretaris KDEKS Riau, dan Saidul Amin sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Riau.
Pada kesempatan tersebut, Wapres RI KH Ma’ruf Amin meminta dengan telah dibentuknya KDEKS Riau, hendaknya segera bekerja efektif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah melalui KNEKS akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan mendorong berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan juga Provinsi Kepri.
“Bersama untuk menjadikan Indonesia pada tahun 2024 sebagai pusat produsen halal terbesar di dunia,” ujarnya.
KH Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah juga mendukung penuh rencana pengembangan kawasan industri halal di wilayah Provinsi Riau dan juga di Kepulauan Riau.
Namun ia berharap dapat dilakukan kajian yang komprehensif agar nantinya kawasan industri halal yang tersedia bisa beroperasi secara maksimal mendukung pengembangan sektor industri halal.
“Demikian pula dengan program sertifikasi halal bagi UMKM, sinergi berbagai industri pusat, termasuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau agar dilakukan dengan maksimal,” tutupnya.***
Save as PDF
