Meranti.kabarinvestigasi.co.id. Pemerintahan AKBP (purn) H Asmar- Muzamil telah berjalan selama 100 hari usai dilantik 20 Februari 2025 di istana negara, Bupati kepulauan Meranti- Muzamil Baharuddin Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
100 hari kepemimpinan AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharudin telah memberi jejak yang terasa. Mereka hadir dan bekerja.
Dalam rentang waktu itu, berbagai perubahan mulai terlihat. Dari pelayanan publik yang makin cepat dan responsif, hingga berbagai intervensi sosial langsung di tengah masyarakat, semua bermula dari semangat membangun Meranti secara adil dan merata.
100 hari kerja ini menjadi momentum awal untuk menunjukkan kinerja nyata yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Program 100 hari kerja adalah langkah awal dari Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan bahwa visi dan misi telah mulai dijalankan. Program 100 hari kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Visi Misi Daerah selama 5 tahun berjalan. Dalam periode ini, keduanya akan fokus pada implementasi program-program prioritas
Hadir di Tengah Masyarakat, Bukan Hanya di Balik Meja
Asmar dan Muzamil tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk berjarak dengan masyarakat. Mereka turun ke lapangan, menyapa warga, mendengar keluhan, dan langsung merespons.
Di tengah rutinitas pemerintahan yang padat, Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin memilih untuk tidak bersembunyi di balik meja kerja. Sejak awal masa jabatan, mereka menjadikan prinsip “hadir untuk masyarakat” sebagai fondasi dalam setiap langkah dan keputusan.
Ketika Jembatan Perawang di Desa Selat Akar ambruk pada 14 Agustus 2023, dan Jembatan Panglima Sampul di Desa Alai rubuh pada 22 Mei 2024, Bupati Asmar bergerak cepat. Kedua jembatan itu bukan sekadar konstruksi beton dan besi—melainkan nadi penghubung antardesa dan urat nadi ekonomi masyarakat di Kecamatan Tasik Putri Puyu dan di Kecamatan Tebingtinggi Barat.
Asmar hadir di lokasi sebelum kabar itu menyebar luas. Ia memastikan masyarakat tetap bisa melintas dengan aman, bahkan menggunakan dana pribadi untuk membangun pelabuhan kempang sebagai alternatif penyeberangan.
Yang tak banyak diketahui publik, dua jembatan itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, ketika proyek pembangunan Jembatan Selat Akar yang dikerjakan senilai Rp36,7 miliar pada 2024 terhenti tanpa ada kejelasan akibat kontraktor kabur dan sudah masuk ke dalam daftar hitam, Asmar tak tinggal diam. Ia terus melobi dan menyurati Gubernur Riau.
Akhirnya, proyek tersebut kembali dilanjutkan tahun ini dengan alokasi anggaran Rp17,9 miliar. Sebuah bukti nyata bahwa konsistensi dan komunikasi yang intensif bisa menggerakkan roda pembangunan, bahkan di tengah keraguan.
Begitu juga dengan Jembatan Panglima Sampul di Sungai Perumbi. Pemerintah Provinsi Riau telah menyatakan komitmennya menganggarkan Rp85 miliar pada tahun 2025, sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur SF Hariyanto. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak Dinas PUPR Provinsi dan kabar terakhir akan dikerjakan pada tahun 2026 mengingat efisiensi juga menerpa keuangan pemerintahan Provinsi Riau.
Tak tinggal diam, Wakil Bupati Muzamil pun ikut turun gunung. Ia memimpin langsung pengajuan proposal pembangunan ke Gubernur Riau Abdul Wahid.
Ia menyebutkan pengajuan proposal permohonan pembangunan jembatan ke Gubernur Riau sudah sampai. Proposal yang diajukan pada bulan April itu juga sudah didisposisikan Abdul Wahid ke PUPR Riau.
Selanjutnya Muzamil juga melakukan kunjungan kerja ke Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau. Dalam kunjungan itu, ia menjelaskan urgensi pembangunan jembatan-jembatan tersebut yang menjadi akses vital transportasi, distribusi hasil kebun dan laut, serta penghubung ke ibu kota kabupaten di Selatpanjang.
“Jembatan-jembatan ini bukan hanya penghubung fisik, tapi penghubung ekonomi dan harapan masyarakat kami,” tegas Muzamil.
Asmar dan Muzamil tak hanya menunjukkan bahwa mereka bekerja. Mereka menunjukkan bahwa mereka hadir, memahami, dan memperjuangkan. Dari jalan berlubang hingga jembatan ambruk, dari proposal ke provinsi hingga diplomasi politik ke legislatif, semua itu adalah bagian dari ikhtiar mereka membangun Kepulauan Meranti—dari pinggiran, untuk kemajuan bersama.
Dalam waktu singkat ini pula, Asmar-Muzamil berhasil mendorong percepatan perbaikan pelabuhan, jembatan kayu, dan sarana publik lainnya. Meski keuangan daerah masih terdampak rasionalisasi nasional, namun keduanya tetap berupaya mengelola anggaran dengan prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dimana sebelumya Bupati juga melakukan monitoring langsung karena dari laporan yang masuk banyak infrastruktur yang rusak dan butuh penanganan segera.
Bupati Asmar bersama rombongan OPD terkait diantaranya Kepala Dinas Perhubungan, Agusyanto Bakar, Kepala Dinas PUPR, Fajar Triasmoko MT beserta Sekretaris Rahmat Kurnia, Kepala Bagian Prokopim, Alfian dan pejabat lainnya bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, Kamis (29/5/2025).
Dengan kapal cepat sebagai tumpuan transportasi, ia memimpin langsung monitoring lapangan di tiga kecamatan sekaligus diantaranya Kecamatan Pulau Merbau, Tasik Putripuyu, dan Merbau.
Menurut Bupati, percepatan perbaikan pelabuhan dan jembatan ini adalah bagian dari progres 100 hari kerjanya, yang menargetkan infrastruktur dasar bisa dinikmati masyarakat secara layak, khususnya yang berbahan kayu.
Terhadap proses perbaikan infrastruktur yang digesa adalah yang terbuat dari kayu, sementara yang terbuat dari beton, diminta masyarakat untuk bersabar terlebih dahulu, sambil menunggu kondisi keuangan stabil.
“Kita semua sudah meninjau langsung jembatan dan pelabuhan yang rusak dan saya sudah minta untuk segera diperbaiki dan direnovasi. Terhadap infrastruktur rusak yang menggunakan kayu segera ditindaklanjuti. Sementara yang terbuat dari beton diharapkan sabar dulu, karena kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih mengalami rasionalisasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, di balik langkah cepatnya itu, ia tahu betul ada keresahan yang tumbuh di masyarakat. Tentang infrastruktur yang rusak, tentang jalan yang berlubang, dan tentang jembatan yang kian rapuh.
“Kita sudah petakan jalan dan infrastruktur mana yang akan segera diperbaiki. Bukan berarti kita membiarkan. Tidak. Tapi kita sedang menunggu pencairan anggaran,” tegas Asmar seperti dilansir sabangmeraukenewws.com.
Ia menampik keras jika ada anggapan pemerintah daerah bersikap abai atau tutup mata. Justru sebaliknya, peninjauan langsung yang ia lakukan menjadi bukti bahwa pemerintah hadir—meski belum semua bisa langsung dibereskan.
“Saya mohon masyarakat bersabar. Pemerintah tetap peduli. Ini bukan pembiaran. Semua sudah kita rancang, dan saatnya tiba, insyaAllah kita kerjakan satu per satu,” tambahnya dengan nada meyakinkan
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, tidak menutup mata atas kenyataan ini. Ia mengakui, selama ini pembangunan infrastruktur di Meranti sangat bergantung pada suntikan dana dari pusat. Kini, dengan pemangkasan yang drastis, upaya memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan menyediakan fasilitas umum lainnya semakin menantang.
Bagi Kepulauan Meranti, yang dikenal sebagai daerah termuda di Provinsi Riau, tantangan ini bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, kebutuhan akan infrastruktur dasar masih tinggi. Di sisi lain, dana untuk merealisasikannya kini semakin tipis.
Namun, Bupati Asmar dan Wakilnya Muzamil Baharuddin, tidak ingin terpaku pada keterbatasan. Mereka berkomitmen mencari berbagai sumber pendanaan alternatif demi kelangsungan pembangunan.
“Memang pembangunan memerlukan anggaran yang besar. Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus memutar otak, mencari solusi agar kebutuhan infrastruktur tetap terpenuhi. Meski belum maksimal, kami berusaha agar pemerataan pembangunan tetap berjalan di seluruh kecamatan. Nantinya, jika kondisi anggaran kembali stabil, pembangunan bisa dilanjutkan lebih optimal,” jelas Asmar.
Ada satu infrastruktur yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah yakni jalan utama Desa Tenan yang tersambung ke Desa Batang Malas di Kecamatan Tebingtinggi Barat.
Bupati Asmar, tidak menutup mata atas kenyataan ini. Ia mengakui, selama ini pembangunan infrastruktur di Meranti sangat bergantung pada suntikan dana dari pusat. Kini, dengan pemangkasan yang drastis, upaya memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan menyediakan fasilitas umum lainnya semakin menantang.
“Meskipun kita berharap banyak pada TKD dan akhirnya harus menerima pemotongan, semangat membangun tak boleh padam. Apa pun kondisinya, kita tetap berusaha mewujudkan impian dan harapan masyarakat,” kata Asmar, menggambarkan sikap pantang menyerah pemerintahannya.
Bagi Kepulauan Meranti, yang dikenal sebagai daerah termuda di Provinsi Riau, tantangan ini bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, kebutuhan akan infrastruktur dasar masih tinggi. Di sisi lain, dana untuk merealisasikannya kini semakin tipis.
Membentang sepanjang lebih kurang 15 kilometer, jalan ini kini dalam kondisi rusak parah, menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat yang setiap hari harus bergulat dengan risiko di atas roda kendaraan nya.
Jalan ini merupakan peninggalan era Pemerintah Daerah Bengkalis pada tahun 1999. Dengan lebar hanya 2,5 meter, ia belum pernah tersentuh perbaikan signifikan sejak Kepulauan Meranti memisahkan diri dan resmi menjadi kabupaten sendiri 15 tahun silam. Waktu seolah berhenti bagi infrastruktur ini, sementara kebutuhan masyarakat terus bergerak maju.
Di tengah tantangan berat akibat keterbatasan anggaran, Bupati Asmar, tak tinggal diam. Menyadari betapa vitalnya peran Jalan Desa Tenan bagi masyarakat, Asmar memutar otak dan mengambil langkah strategis dengan menggandeng EMP – PT Imbang Tata Alam (ITA), perusahaan migas yang beroperasi di Kepulauan Meranti.
Dalam pertemuan yang penuh harap itu, Asmar meminta dukungan konkret dari perusahaan untuk membantu memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah lama rusak parah. Permintaan itu pun disambut baik. Bak gayung bersambut, EMP PT ITA menyatakan komitmennya untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka demi mewujudkan pembangunan jalan yang dinanti-nanti warga.
Kesungguhan Asmar tidak hanya sebatas pada Jalan Tenan–Batang Malas. Ia menegaskan bahwa seluruh infrastruktur yang rusak di berbagai titik di Kepulauan Meranti akan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kita berkoordinasi dengan PT ITA untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam hal pembiayaan infrastruktur di daerah tersebut, dan perusahaan pun berkomitmen untuk merealisasikannya dengan menggelontorkan dana CSR mereka. Ini adalah bentuk sinergitas kita agar infrastruktur di daerah ini menjadi lebih baik,” ungkap Asmar optimis.
Ditengah pemerintah daerah berjuang keras memenuhi kebutuhan infrastruktur warganya, dukungan dari pihak swasta menjadi angin segar yang sangat dinantikan. EMP – PT Imbang Tata Alam (ITA), yang menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam pembangunan jalan di Desa Tenan–Batang Malas.
Vice President Operation Sumatra EMP, Yoyok S Purwanto, membenarkan adanya komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi ini murni untuk kepentingan masyarakat, tanpa ada maksud lain selain memberikan manfaat yang nyata bagi daerah.
Dari Kementerian ke Meja Investor: Ikhtiar Asmar Hadirkan Pembangunan dan Lapangan Kerja di Kepulauan Meranti
Mengelola daerah di tengah ketidakpastian fiskal bukan perkara mudah. Tapi bagi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, kesulitan anggaran bukan alasan untuk berpangku tangan. Sebaliknya, menjadi pemicu untuk bergerak lebih cepat, lebih jauh, dan lebih berani.
Menyadari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, Asmar memilih untuk tidak menunggu bantuan datang. Ia melangkah ke pusat, menyusuri gedung-gedung kementerian bersama Gubernur Riau dan para kepala daerah lainnya. Di sana, ia menyampaikan langsung proposal pembangunan prioritas demi Meranti yang lebih baik.
“Alhamdulillah, semua kementerian menanggapi dengan baik. Kini tinggal menunggu keajaiban: semoga segera ditindaklanjuti dalam bentuk realisasi,” ujarnya optimis.
Selain itu, Asmar dalam sebuah agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026, meminta kepada seluruh kepala OPD untuk berusaha maksimal mencari dukungan anggaran ke pemerintah Provinsi Riau maupun pusat.
“Kepala perangkat daerah harus lebih jeli berusaha semaksimal mungkin, mengambil peluang sekecil apapun, untuk mendapatkan dukungan anggaran baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” tegasnya.
Asmar menyebutkan, saat ini hampir seluruh daerah mengalami kesulitan keuangan termasuk Kepulauan Meranti. Maka dari itu, dia berharap ada langkah-langkah efisiensi guna memaksimalkan efektifitas belanja daerah.
Namun perjuangan Asmar tidak berhenti di sana. Mengetahui bahwa pendanaan publik saja tak cukup, ia memperluas ikhtiar dengan menjalin kemitraan strategis. Ia mengajak investor datang ke Kepulauan Meranti, menawarkan potensi besar di sektor kelapa dan karet—dua komoditas andalan selain sagu yang selama ini belum tergarap maksimal secara industri.
Tak hanya investor dalam negeri, Asmar juga melirik potensi kerja sama lintas negara. Sebelumnya, ia bahkan telah menggandeng investor dari Singapura untuk pengembangan listrik tenaga surya, sebagai solusi energi ramah lingkungan sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap pasokan konvensional.
Semua upaya ini dilakukan dengan satu tujuan yakni guna menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Meranti.
Di balik senyap nya kabar dan kerasnya tantangan anggaran, ada sosok kepala daerah yang tak pernah berhenti melangkah. Asmar membuktikan bahwa membangun daerah bukan hanya soal dana yang tersedia, tapi soal kemauan yang tak bisa ditunda. Sebab harapan masyarakat terlalu mahal untuk dibiarkan menunggu.
Saat ini, di bawah kepemimpinan Bupati H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Kepulauan Meranti tengah merancang lompatan besar dalam pembangunan. Sejumlah isu strategis yang selama ini ‘menjegal’ kemajuan daerah—angka kemiskinan 23,15%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 69,64 poin, pertumbuhan ekonomi 4,81%, dan pengangguran terbuka 4,51%—menjadi fokus intervensi serius.
“Kita tak boleh terjebak pada statistik. Setiap angka di baliknya adalah wajah saudara-saudara kita yang perlu perhatian,” tegas Asmar.
Untuk itulah, tim perencanaan daerah telah merumuskan tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang terukur. Dari visi “UAS” (Unggul, Agamis, Sejahtera) hingga misi 2025–2029, semua disusun demi menurunkan kemiskinan, meningkatkan SDM, dan membuka lapangan kerja.
Rumusan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini akan dikonsultasikan secara luas. Tak hanya dengan anggota DPRD, tetapi juga ormas, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat. Semua aspirasi diharapkan mengalir, menjadi masukan untuk menyempurnakan kebijakan.
“Himpun harapan masyarakat, barulah kita wujudkan program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan menggandeng investor dan mendorong hadirnya pabrik di Meranti—untuk menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Sejalan dengan jargon “Sejahtera”, Asmar–Muzamil menyiapkan program penguatan UMKM—mulai pelatihan pemasaran digital hingga akses permodalan mikro. Di sektor pertanian, penanaman padi dua kali setahun kini bisa direalisasikan, berkat dukungan alsintan lengkap dari Kementerian. Program serupa juga dikembangkan untuk hortikultura dan perikanan, memberikan diversifikasi pendapatan warga.
Dengan rancangan RPJMD yang inklusif dan kolaborasi lintas sektor, Meranti menatap lima tahun ke depan dengan keyakinan. Permasalahan lama bukan lagi beban tak terpecahkan, melainkan tantangan yang dijawab dengan inovasi, kemitraan, dan langkah nyata.
Layanan Kesehatan, Mulai dari RS Pratama Hingga Layanan Cuci Darah Hadir Tahun Ini
Di tengah lautan harapan dan keterbatasan, Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin terus menambatkan mimpi menjadi nyata. Salah satu wujud nyatanya kini berdiri megah di Desa Penyagun—Rumah Sakit (RS) Pratama yang sudah rampung hampir 100 persen.
Didanai lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan sebesar Rp42,57 miliar, fasilitas ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah menjawab kerinduan masyarakat Pulau Rangsang dan Tebingtinggi Timur akan layanan medis yang dekat dan layak.
“Alhamdulillah, sudah hampir 100 persen. Tinggal pagar dan halaman. Insya Allah segera selesai,” kata Asmar dengan mata berbinar.
Pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, armada medis keliling—semua sudah masuk dalam satu paket kerja yang ditandatangani sejak 3 Juni 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit hambatan, proyek ini akhirnya tuntas pada Maret 2025, lebih cepat dari banyak prediksi.
Lebih dari sekadar gedung, rumah sakit ini adalah simbol keadilan layanan. Warga tak lagi harus bertaruh nyawa menyeberangi lautan ke Selatpanjang demi mendapatkan pertolongan medis. Terlebih, ke depan dokter spesialis juga akan ditempatkan di sana.
“Berdoalah agar saya tetap istiqomah membangun kabupaten ini,” ujar Asmar, menegaskan bahwa amanah rakyat adalah bahan bakar semangatnya.
Kepala Dinas Kesehatan Meranti, Muhammad Fahri, juga memastikan bahwa langkah selanjutnya adalah memenuhi regulasi agar rumah sakit ini bisa segera beroperasi. Seluruh peralatan sudah tersedia, tinggal menyempurnakan sistem dan merekrut tenaga medis
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pelayanan kesehatan juga tampak dari hadirnya layanan Hemodialisa (cuci darah) di RSUD Kepulauan Meranti tahun ini.
Ini bukan mimpi, tapi hasil dari langkah konkret: kerja sama operasional (KSO) antara RSUD Meranti dan RS Awal Bros, salah satu rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia.
Dalam kerja sama ini, RSUD menyiapkan ruang dan tenaga medis, sementara Awal Bros menyediakan seluruh peralatan canggih untuk layanan cuci darah. Kerja sama ini resmi dimulai sejak 21 Agustus 2024, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Asmar dan CEO Awal Bros Group, Arfan Awaloeddin.
Direktur RSUD Meranti, Muhammad Sardi, memastikan bahwa layanan akan mulai dibuka pertengahan 2025. Bahkan, salah satu dokter terbaik, dr. Nuzki Yofanda, Sp.PD, sudah dikirim ke RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mengikuti program fellowship selama enam bulan agar memperoleh sertifikat khusus membuka instalasi Hemodialisa.
“Insya Allah, semua sedang kami siapkan. Instalasi alatnya segera dilakukan seiring dengan pelatihan dokter. Ini langkah strategis agar rakyat Meranti tak perlu lagi jauh-jauh berobat,” ungkap Sardi.
Bukan hanya membangun dari sisi fisik, Asmar–Muzamil juga menghadirkan solusi kemanusiaan. Ketika warga Kepulauan Meranti harus dirujuk berobat ke Pekanbaru dan kesulitan biaya tempat tinggal, sebuah rumah singgah lengkap dengan ambulans gratis pun disediakan oleh pemerintah daerah.
Tanpa banyak bicara, rumah singgah ini kini menjadi tempat berteduh, beristirahat, dan menguatkan harapan bagi puluhan keluarga yang sedang berjuang demi kesembuhan anggota keluarganya.
Dari pembangunan rumah sakit, layanan cuci darah, hingga rumah singgah, semuanya menjadi potret nyata bahwa Meranti sedang bergerak menuju pelayanan kesehatan yang merata dan manusiawi.
Asmar dan Muzamil bukan hanya hadir di ruang kerja, tetapi hadir di kehidupan masyarakat, menjawab langsung kebutuhan yang paling mendasar yakni hidup sehat, tanpa harus menunggu keajaiban.
Perhatian Serius untuk Pekerja Migran: Suara Meranti di Pusat Pemerintahan
Menyadari tidak semuanya bisa diakomodir dan disediakan lapangan pekerjaan bagi warga. Pemerintah daerah juga hadir membantu dan melindungi warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di negeri jiran Malaysia
Dalam sunyi batas negeri, ribuan langkah warga Kepulauan Meranti melintasi selat demi sesuap nasi. Mereka menyusuri jalur tak resmi ke Malaysia, membawa harapan—namun kerap disambut risiko, ketidakpastian, bahkan eksploitasi. Pemerintahan Asmar–Muzamil tidak menutup mata. Mereka hadir bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga memperjuangkan martabat dan perlindungan bagi warganya di tanah seberang.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin membawa langsung kegelisahan itu ke pusat kekuasaan. Pada Rabu, 21 Mei 2025, ia bertemu Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Christina Aryani, di Kantor BP2MI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Muzamil tak hanya menyodorkan data, tapi juga suara hati para ibu, anak, dan keluarga di kampung-kampung pesisir yang menanti kabar ayah atau saudara mereka yang kini bekerja di luar negeri.
Perlindungan Hukum dan Dokumen Legal
Muzamil mendesak agar pemerintah pusat menyediakan jalur legal dan aman bagi pekerja migran asal Kepulauan Meranti. Pengurusan paspor, permit kerja, dan dokumen keimigrasian harus dipermudah dan diperbanyak di wilayah perbatasan seperti Meranti.
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Agar pekerja dari Meranti memiliki daya saing dan upah layak, ia mengusulkan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja di Malaysia dan negara tujuan lainnya. Hal ini akan membantu mereka tidak hanya diterima, tapi dihargai.
Regulasi Khusus untuk Wilayah Perbatasan
Muzamil mendorong adanya regulasi khusus bagi wilayah perbatasan seperti Meranti—sebuah daerah dengan garis pantai panjang dan titik masuk yang sulit diawasi. Dengan kerangka hukum yang disesuaikan, peluang kerja legal bisa diperluas tanpa menambah beban birokrasi.
“Kami tak bisa menyediakan lapangan kerja untuk semua. Tapi kami bisa pastikan negara melindungi mereka yang bekerja di luar negeri. Itu tanggung jawab moral kami,” ujar Muzamil.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti tak hanya peduli pada pembangunan fisik, tetapi juga nasib dan keselamatan warganya di mana pun berada. Asmar–Muzamil memahami bahwa sejahtera bukan hanya soal infrastruktur dan angka statistik, tapi juga tentang hak, perlindungan, dan harga diri setiap anak bangsa—bahkan yang bekerja jauh dari kampung halaman.
Aksi Nyata Wakil Bupati : Dari Krisis Sampah Menuju Estetika Kota
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Asmar tidak sendiri. Ia didampingi dan dibantu sosok wakil yang tanggap dan solutif, Muzamil Baharudin yang menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya soal rencana, tapi keberanian bertindak. Salah satu masalah yang disorot serius adalah persoalan sampah liar di Kota Selatpanjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selatpanjang, kota pesisir yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi, harus berhadapan dengan pemandangan memilukan: tumpukan sampah liar di pinggir jalan, di berbagai sudut kota, menimbulkan bau tak sedap dan merusak keindahan kota.
Alih-alih membiarkan masalah ini menumpuk, Wakil Bupati Muzamil bergerak cepat. Salah satu langkah berani yang ia ambil adalah menutup sementara akses jalan yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal. Kebijakan ini mungkin tidak populer, tetapi menjadi langkah awal yang tegas untuk mengakhiri kebiasaan buruk yang selama ini dibiarkan.
“Sampah yang berserakan di tempat yang tidak semestinya mempertaruhkan wajah Kota Selatpanjang. Jika tidak segera diatasi, ini akan memberikan kesan yang tidak baik bagi tamu dari luar daerah bahkan luar negeri,” tegas Muzamil.
Tidak berhenti sampai di situ, Muzamil justru menjadikan lokasi pembuangan sampah ilegal sebagai peluang untuk mengubah wajah kota. Ia berencana menyulap area tersebut menjadi taman kota yang asri dan tertata rapi. Sebuah langkah visioner untuk menghapus stigma negatif, sekaligus menambah estetika dan kenyamanan di Selatpanjang.
Menjawab akar persoalan, Pemkab Kepulauan Meranti juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah. Satgas ini akan bekerja secara khusus dan terfokus untuk menangani titik-titik rawan pembuangan sampah liar, mengedukasi masyarakat tentang kebersihan, dan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sampah secara sistematis.
Kebijakan ini juga mengirim pesan kuat kepada masyarakat, dimana kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kesadaran warga. Langkah Muzamil ini bukan hanya teknis, tapi juga membangun budaya baru, di mana kota yang bersih menjadi simbol harga diri dan kebanggaan.
Dengan sinergi Asmar dan Muzamil, Kepulauan Meranti tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga merawat nilai dan wajah kota. Kota yang bersih bukan sekadar indah dipandang, tetapi juga memberi rasa nyaman, sehat, dan membangun citra positif di mata siapa pun yang datang. Inilah bentuk pemerintahan yang bekerja dengan hati dan bertindak dengan keberanian.
Menata Mesin Birokrasi dari Dalam
Dalam tempo 100 hari kerja, kepemimpinan Bupati H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil membuktikan bahwa perubahan tidak hanya bisa dimulai dari luar, tapi harus ditata dari dalam. Salah satu langkah strategis mereka adalah melakukan reshuffle atau perombakan struktur pejabat Eselon II, yang menjadi tulang punggung birokrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Langkah reshuffle ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah bagian dari kebijakan besar untuk merapikan rumah birokrasi, agar visi dan misi pembangunan daerah bisa berjalan dengan lebih efektif. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Asmar, tiga wajah lama mendapatkan amanah baru, dalam posisi yang tetap strategis namun dengan tantangan berbeda.
Mereka yang digantikan diantaranya Sudandri Jauzah, SH dari Asisten Administrasi Umum kini menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, posisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya Drs. H. M. Mahdi sebelumnya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, kini mengisi posisi Asisten Administrasi Umum. Yang terakhir H. Suwardi, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
“Pelantikan ini harus dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan hanya penempatan figur pada posisi tertentu,” tegas Asmar dalam pidatonya yang penuh makna.
Perombakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Asmar–Muzamil tidak ingin terjebak dalam ritme lama. Evaluasi menyeluruh dilakukan, izin teknis dari pusat dikantongi, dan pelantikan digelar bukan untuk seremonial, tetapi untuk membangun birokrasi yang matang, adaptif, dan dinamis.
Sebelumnya, Wakil Bupati Muzamil juga telah melantik sembilan pejabat administrator dan pengawas, yang merupakan bagian dari desain besar penataan kelembagaan.
Langkah ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang mampu mengikuti percepatan pembangunan. Karena mereka menyadari, jika ingin pelayanan publik bergerak cepat, maka mesinnya—yaitu birokrasi—harus dalam kondisi prima.
Di balik pergeseran kursi jabatan, ada semangat baru yang tumbuh. Asmar dan Muzamil ingin membangun suasana kerja yang segar, dengan pemimpin-pemimpin di setiap lini yang punya kapasitas dan visi selaras.
Rotasi ini adalah bukti komitmen bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak. Dan amanah hanya bisa dijalankan oleh mereka yang siap melayani, bukan dilayani.
Seratus hari bukan waktu yang panjang, tapi bagi Asmar–Muzamil, itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka hadir tidak hanya untuk memimpin dari balik meja, melainkan berani mengambil keputusan penting, menyentuh fondasi, dan memperkuat struktur, demi Meranti yang lebih unggul, agamis, dan sejahtera.
Seratus hari program kerja bukan waktu yang panjang untuk perubahan besar. Namun di Kepulauan Meranti, seratus hari itu sudah menjadi awal yang nyata, bahwa kepemimpinan baru tak hanya hadir untuk memimpin dari balik meja, tapi berani menata dari dalam. Karena mereka tahu, jika ingin pelayanan publik berlari, maka mesinnya — birokrasi harus lebih dulu sehat, kuat, dan tepat.
Asmar dan Muzamil bukan sekadar pemimpin, mereka adalah arsitek perubahan — yang tahu bahwa membenahi rumah, harus dimulai dari pondasinya.
Menjemput Harapan dari Rapor Merah Keuangan Daerah
Seratus hari adalah waktu yang singkat bagi sebuah pemerintahan untuk melakukan perubahan besar. Namun bagi Bupati H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, seratus hari itu cukup untuk mengembalikan harapan yang hampir padam, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Setelah dua tahun berturut-turut tersungkur dalam opini “Disclaimer” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan fiskal. Di masa kepemimpinan Asmar–Muzamil, Meranti berhasil naik satu tingkat dengan meraih opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kabut ketidakpastian ini tak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari sebuah era kepemimpinan yang penuh turbulensi — masa pemerintahan Bupati sebelumnya, Muhammad Adil, yang meninggalkan jejak pengelolaan keuangan yang tak becus. Di tengah kekacauan itu, struktur birokrasi melemah, laporan keuangan tak mampu dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan publik pun terkikis habis.
Capaian ini bukan sekadar kenaikan satu level dari opini Tidak Wajar (Adversed) atau Disclaimer, tetapi menjadi penanda bahwa Kepulauan Meranti sedang dalam proses pemulihan yang nyata. Dalam dunia akuntabilitas publik, WDP adalah pintu keluar dari masa-masa kelam yang ditandai oleh carut-marut tata kelola, konflik internal, dan buruknya sistem pengendalian keuangan.
Tidak bisa dipungkiri, opini buruk dari BPK selama dua tahun terakhir banyak disebabkan oleh warisan pengelolaan yang kacau pada masa kepemimpinan sebelumnya, yang membuat keuangan daerah tersesat dalam labirin ketidakpastian. Kini, duet Asmar–Muzamil perlahan membawa Meranti kembali ke jalur yang seharusnya.
Dalam dunia pemerintahan, WDP bukanlah akhir perjalanan. Tapi bagi masyarakat Meranti, itu adalah tanda bahwa pemerintah mendengar, bekerja, dan bertindak. Pemerintahan baru ini telah menyiapkan langkah konkret, mulai dari memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN), menyempurnakan sistem pelaporan, hingga meningkatkan pengawasan dan sinergi antar organisasi perangkat daerah.
“WTP bukan soal gengsi, tapi pondasi kepercayaan,” tegas Bupati Asmar, menandaskan bahwa target berikutnya adalah meraih opini tertinggi — Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang pernah diraih Meranti selama 11 tahun berturut-turut di masa lalu.
Prestasi ini diterima langsung oleh Bupati Asmar yang didampingi Ketua DPRD Khalid Ali, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, dan Kepala Inspektorat Daerah Rawelly Amelia. Di wajah mereka, tergambar jelas lega yang tak bisa disembunyikan. Mereka sadar, perjuangan baru saja dimulai. Tapi keberhasilan meraih opini WDP adalah bukti bahwa kerja keras, niat tulus, dan tata kelola yang sehat bisa memulihkan kepercayaan.
Kini, di Kota Sagu, angka-angka itu mulai berbicara. Tapi lebih dari itu, warga Kepulauan Meranti juga mulai melihat bahwa pemerintahan mereka sedang berbenah. Tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam semangat, kebijakan, dan tindakan nyata.
Langkah-langkah strategis terus digulirkan. Pemerintah daerah mendorong sinergi lintas sektor, memperkuat pengawasan internal, dan membuka ruang bagi transparansi serta partisipasi publik. Karena bagi Asmar–Muzamil, keuangan daerah bukan sekadar laporan tahunan, tetapi cermin integritas pemerintahan.
“Kami akan rampungkan semua PR dari BPK. Jika kita bisa dapat opini terbaik, maka iklim investasi juga akan membaik, dan pembangunan bisa berjalan tanpa beban,” ujar Asmar.
WDP ini adalah kabar baik, sekaligus pelepasan dari bayang-bayang masa lalu. Meranti belum sepenuhnya pulih, tapi sudah mulai bangkit. Dan itu cukup untuk memantik harapan — bahwa masa depan bisa lebih cerah, ketika keuangan daerah kembali dikelola dengan hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab.
100 Hari Bukan Akhir, Tapi Awal Sebuah Perjalanan
Di tangan Asmar dan Muzamil, 100 hari adalah awal dari perjalanan panjang. Sebuah langkah berani untuk membalik lembaran buruk dan menulis ulang kisah Meranti — dengan tinta transparansi dan akuntabilitas.
Program 100 hari kerja ini bukan sekadar untuk pencitraan. Ia adalah titik mula dari janji lima tahun kepemimpinan. Dalam setiap langkah, terlihat tekad pasangan ini untuk membawa perubahan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Kini, seratus hari itu telah berlalu. Dan masyarakat Meranti bisa melihat bahwa pemimpin mereka tak sekadar hadir di spanduk dan baliho, tapi benar-benar bekerja dalam diam, berbuat tanpa banyak bicara.
Karena sejatinya, pemimpin yang dicintai rakyat adalah mereka yang mengutamakan bukti, bukan basa-basi.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Apresiasi Langkah Nyata Asmar–Muzamil
Bukan perkara mudah membangun kepercayaan dalam seratus hari. Tapi di Kabupaten Kepulauan Meranti, langkah awal duet Bupati H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin mulai dirasakan denyutnya oleh rakyat — dan diamini oleh parlemen.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menilai kepemimpinan Asmar–Muzamil telah menunjukkan arah yang jelas dan gerak yang tegas. Dari penataan birokrasi, pengendalian sampah kota, perlindungan pekerja migran hingga perbaikan tata kelola keuangan daerah, semuanya menjadi indikator bahwa pemerintahan ini tidak sekadar hadir, tapi bekerja.
“Kami di legislatif melihat ada energi baru yang dibawa duet Bupati dan Wakil Bupati. Mereka tidak menunda pekerjaan rumah, tapi langsung turun tangan. Ini yang patut diapresiasi,” ujar Khalid Ali saat dimintai tanggapannya.
