Labuhanbatu – kabarinvestigasi.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam menata mengembalikan fungsi fasilitas umum (fasum) di seputaran Pasar Gelugur Rantauprapat. Dinas perhubungan kabupaten labuhanbatu dengan tegas dan harmonis Berikan Surat Teguran tertulis penertiban 3kali sejak bulan Oktober 2026
Senin 9 Nopember 2026 surat ketiga yang diberikan oleh Dinas perhubungan berjalan transparan, akuntabel, serta sepenuhnya patuh pada prosedur hukum.
pj. Kepala dinas perhubungan (Dishub) fitra mingka SH, MH mengatakan Hal tersebut merespon cepat keluhan masyarakat selama ini. Warga mengeluhkan menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar di area belakang, kiri, kanan, hingga depan pasar yang memicu kemacetan parah. Menurutnya, pembenahan tata kelola total, penataan PKL di seluruh sisi luar, serta pembenahan area basement Pasar Gelugur Rantauprapat merupakan solusi jangka panjang ujarnya.
Pj. Dishub Fitra mingka, menjelaskan pada awak media ini. (10/11/2026) Kita menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan dan merapikan para pedagang yang berjualan disembarang tempat yang mengganggu pengguna jalan, dan pemkab instansi terkait. Mengeluarkan surat, Mulai dari sosialisasi awal pada 14 Oktober, Teguran I dari Dinas Perhubungan, Teguran I Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Teguran I Satpol PP, hingga keluarnya surat Teguran ketiga, Semua berjalan tertib administrasi dan memberikan tenggat waktu bagi pedagang untuk bersiap. Jadi, ini murni penataan konstitusional demi kenyamanan publik, bukan penggusuran liar,” jelas pj.dishub
Pemerintah Labuhanbatu menunjukkan adanya langkah perbaikan yang terus diupayakan, namun masih menghadapi tantangan klasik perkotaan terkait integrasi kebijakan pasar, ketertiban fasilitas umum (fasum), serta manajemen sampah dan parkir. Berikut adalah pandangan analisis dari aspek tata kelola (good governance) yang baik:
- Penataan Kawasan Ekonomi dan Fungsi Fasilitas Umum (Fasum)
Kondisi Lapangan: Kawasan Pasar Gelugur sering mengalami kesemrawutan akibat pedagang kaki lima (PKL) yang meluber ke badan jalan dan trotoar (fasum), memicu kemacetan lalu lintas dan penurunan kenyamanan pejalan kaki.
•Langkah Pemkab: Melalui instansi terkait seperti Disperindag, Pemkab gencar melakukan sosialisasi dan penertiban lapak liar agar pedagang masuk ke zona yang telah disediakan.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Tata kelola yang baik menuntut pelibatan asosiasi pedagang (pajak) dan juru parkir dalam merumuskan zonasi, sehingga penataan tidak terkesan top-down (dari atas ke bawah).
Nah pada Tata Kelola Parkir ,Kondisi Lapangan: Area parkir di sekitar pasar kerap dikeluhkan karena pengelolaan potensi kebocoran retribusi daerah, hingga tarif parkir yang dianggap tidak transparan oleh masyarakat.
Analisa ,Transparansi dan Digitalisasi: Pengelolaan parkir di pusat ekonomi daerah semestinya mulai mengadopsi sistem parkir terstruktur atau digitalisasi retribusi untuk menghindari praktik pungutan liar dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi Dishub dan Pihak Ketiga: Penataan kantong parkir harus jelas agar kendaraan pengunjung tidak mempersempit lajur jalan utama di sekitar Pasar Gelugur.
Adanya Tata Kelola Lokasi Sampah dan Kebersihan
Kondisi Lapangan: Persoalan klasik di Pasar Gelugur adalah penumpukan sampah yang kerap menggunung—baik dari aktivitas pasar maupun limpahan sampah luar—serta keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti TPA Perlayuan atau kendala armada angkut.
Langkah Pemkab: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu secara berkala melakukan aksi tanggap darurat pembersihan tumpukan sampah, penyediaan kontainer (arm roll), serta pengembangan inisiatif seperti Bank Sampah dan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
•
Catatan Analisis: salah satu warga pemberhati dan , Aulia Lubis melihat ,
Manajemen Hulu ke Hilir Lemah: Penanganan sampah selama ini masih bersifat end-of-pipe (pemadaman masalah saat sampah sudah menumpuk), belum berbasis pemilahan dari sumber (organik dan anorganik di tingkat kios).
Dan Kapasitas Infrastruktur: Pemkab perlu memastikan sinkronisasi antara volume sampah pasar dengan kapasitas armada serta kepastian operasional TPA agar kejadian sampah tidak diangkut berhari-hari tidak terulang.
Dan ini merupakan Penegakan Hukum (Law Enforcement): Sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda harus konsisten diterapkan oleh Satpol PP dan pengawas pasar.
Dengan adanya, Kolaborasi Lintas OPD: Menyatukan peran Disperindag, Dishub, DLH, Satpol PP, dan kelurahan setempat dalam satu satuan tugas (satgas) penataan kawasan pasar terpadu.
2. Partisipasi Publik & Pedagang: Melibatkan perwakilan pedagang dan masyarakat dalam memonitor jadwal kebersihan dan aturan zonasi lapak.
3. Peningkatan Infrastruktur Pendukung: Peremajaan sistem drainase, penyediaan tempat pewadahan sampah terpilah di tiap lorong pasar sesuai standar pasar sehat, serta pembenahan kantong parkir.
Berdasarkan analisis tersebut, Ismail Alex membedah bahwa kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang jelas. Keberhasilan penataan ini didorong oleh kuatnya komitmen jajaran birokrasi tertinggi daerah, di mana Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., secara aktif mengoordinasikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam perbaikan.
Dimana jajaran pemerintah daerah memberikan konfirmasinya terkait pelaksanaan penataan dilapangan.
Ketika dikonfirmasi oleh wartawan , media ini , Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, Ratna Sari Dewi Siregar, S.E., M.M., menjelaskan bahwa seluruh pedagang di area basement Pasar Gelugur Rantauprapat sepenuhnya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan perbaikan fasilitas vital. Pembenahan fisik difokuskan pada perbaikan lantai yang telah lama rusak serta normalisasi saluran parit yang menyumbat.
“Penataan ulang pedagang ini kami lakukan demi kenyamanan bersama tanpa sedikit pun menghilangkan hak-hak pedagang yang selama ini sudah aktif berjualan di sana. Disperindag Labuhanbatu juga telah melayangkan imbauan resmi kepada seluruh pedagang yang masih berada di luar gedung untuk segera masuk dan menempati lokasi jualan yang telah kami persiapkan dengan baik,” urai Ratna Sari Dewi Siregar kepada awak media.
Ia juga menegaskan bahwa menata kawasan pusat perekonomian dan mengembalikan fungsi fasilitas umum (fasum) di seputaran Pasar Gelugur Rantauprapat dinilai sebagai wujud nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menambahkan komitmen penuh instansinya dalam mengawal jalannya penertiban ini agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Kami sangat mendukung penuh visi dari Bupati Labuhanbatu. Langkah penertiban dan penataan berkala ini sepenuhnya dilakukan karena selaras dengan visi besar daerah, yakni LABUHANBATU CERDAS DAN BERSINAR “Membangun Desa, Menata Kota”,” tambah Ratna Sari Dewi Siregar saat memberikan keterangan.
Senada dengan hal tersebut, jajaran pimpinan dinas teknis lainnya turut memberikan penegasan serupa. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Fitrah A. Mingka, S.H., M.H., bersama Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ade Ramadhansyah Siregar, S.E., M.M., menyatakan bahwa seluruh pergerakan tim di lapangan merupakan implementasi nyata dalam menyukseskan program kerja Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, M.K.M. Kebijakan penertiban fasum serta pembenahan tata kelola internal pasar ini selaras dengan visi besar daerah, yakni LABUHANBATU CERDAS DAN BERSINAR “Membangun Desa, Menata Kota”. Keduanya menegaskan bahwa langkah ini murni penataan konstitusional demi kenyamanan publik, bukan penggusuran liar.
Dimana Sebagai informasi, penataan fisik kawasan ini merujuk pada regulasi berkekuatan hukum tetap, yakni Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaannya dikawal ketat oleh Tim Terpadu yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 100.3.3.2/145/Dag.Ind/IV/2026.
Guna menjamin transparansi, Pemkab Labuhanbatu mengimbau para pedagang secara langsung tanpa melalui perantara yang membutuhkan asistensi pemindahan, validasi nomor lapak di dalam gedung, maupun penyampaian pengaduan resmi untuk langsung berkoordinasi ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Gelugur Nomor 18, Rantauprapat pada jam kerja. Penulis wartawan media ini
( Dewi Lubis)
