Labuhanbatu – kabarinvestigasi.co.id
Kabupaten Labuhanbatu resmi masuk dalam daftar daerah yang dinilai dalam program Adipura Tahun 2026. Tidak main-main, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jakarta Pusat turun langsung memantau Rantauprapat, Minggu, 15 November 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar, S.T., M.H., bersama stafnya mendampingi penuh tim penilai. Turut mendampingi, Asisten II Pemkab Labuhanbatu, Drs. Ikram Syahputra Nasution, M.M., serta Ismail Alex, M.I Perangin-angin, pengurus Aktivis Antikorupsi DPP LSM Corruption Indonesia Functionary Observation Reign (CIFOR) Medan, yang juga Ketua Tim JITU, Jurnalis Indonesia Transformasi Utama Kabupaten Labuhanbatu – Sumut, Mitra Pers Pemkab Labuhanbatu.

Adapun Tim penilai pelaksanaan adalah Suhendi, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, dan Luga Rizgi Cristenzien, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama.
Dengan Rute Penilaian: Dari Jalan Protokol Hingga TPA

Rute pertama tim Adipura dimulai pukul 10.00 WIB. Tim menyusuri Jl. S.M. Raja (10.15-10.45 WIB), Jl. A. Yani (10.45-11.30 WIB), Jl. W.R. Supratman (11.30-12.15 WIB), Taman Adipura (12.15-13.00 WIB), kemudian bergerak menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan tiba pukul 14.00 WIB.
Di Taman Adipura, Rusli terlihat berjalan menyusuri taman yang rindang bersama tim, berdiskusi langsung soal kebersihan. Di Tugu Adipura, tim melakukan pemantauan di salah satu titik ikonik penilaian. Puncaknya di TPA, tim melihat langsung Mesin Pirolisis – Pengolahan Sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu. Rusli menjelaskan langsung cara kerja mesin tersebut, sebagai bukti Labuhanbatu tidak lagi mengandalkan pola lama kumpul-angkut-buang.

Tim penilai dijadwalkan melakukan kunjungan resmi pada 16 hingga 18 November 2026, sesuai Surat Tugas KLH/BPLH Nomor B.346/G.5/PLB.3.2/10/2026 untuk Klaster 7 Provinsi Sumatera Utara.
Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam pelaksanaan Adipura Tahun 2026. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh camat dan lurah, khususnya yang berada di wilayah Kota Rantauprapat, agar kita dapat bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya dan meraih hasil terbaik, ungkap Syahbela Rusli Siregar.
Persiapan ini merupakan tindak lanjut instruksi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., pada rapat bersama Camat Rantau Utara, Camat Rantau Selatan, serta seluruh lurah di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa, 10 November 2026.
Bukan Sekadar Piala, Tapi Transformasi Tata Kelola Sampah
Menurut Pj. Sekda Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., melalui Asisten II Pemkab Labuhanbatu, Drs. Ikram Syahputra Nasution, M.M., perjuangan meraih Adipura 2026 sejalan dengan visi Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG., M.K.M., yakni LABUHANBATU CERDAS BERSINAR, Membangun Desa, Menata Kota.
Ikram menegaskan, manfaat utama Menata Kota lewat Adipura adalah sebagai instrumen insentif yang kuat untuk mempercepat transformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan fisik sesaat.
Melalui mekanisme penilaian terbaru Adipura 8.0 yang makin ketat dan berbasis digital real-time, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syahbela Rusli Siregar, S.T., M.H., dalam rapat menjelaskan beberapa manfaat substansial:
- Tolak Ukur Validitas Kinerja Ekologis: Sistem pengelolaan sampah telah teruji secara digital melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Ini membuktikan tata kelola daerah berjalan efektif dan berbasis data akurat, bukan sekadar pencitraan seremonial.
- Pemicu Ekonomi Sirkular: Kriteria Adipura mendorong daerah beralih ke pengurangan sampah di sumbernya, merangsang inovasi daur ulang, pembatasan plastik sekali pakai, serta mengaktifkan bank sampah dan pengepul yang berdampak langsung pada ekonomi warga.
- Penguat Partisipasi Publik dan Budaya Bersih: Adipura efektif sebagai instrumen edukasi massal. Dampak jangka panjangnya adalah terbangunnya kesadaran kolektif, di mana masyarakat dan dunia usaha ikut memilah sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat RT/RW.
- Peningkatan Prestise dan Daya Tarik Investasi: Kabupaten yang menyandang predikat Kota Bersih akan memiliki citra positif di mata nasional. Lingkungan yang asri, teduh, dan nyaman secara tidak langsung meningkatkan daya tarik investasi dan kenyamanan hidup warganya.
Piala Adipura bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebuah peta jalan menuju perwujudan Kabupaten Labuhanbatu berkelanjutan, tambah Ikram, menyampaikan pandangan Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG, M.K.M.
Apa Tugas DLH dan Bobot Penilaian Adipura 2026?
Saat wartawan bertanya, apa kegunaan dan manfaat Labuhanbatu berusaha meraih Piala Adipura 2026, Rusli menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, serta mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
Tugas utamanya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sampah dan infrastruktur mulai dari TPA, TPST, TPS3R hingga bank sampah, pelaporan dan penyediaan data melalui SIPSN, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta bimbingan dan koordinasi lintas sektor perkantoran, sekolah, pasar, faskes, dan permukiman.
Rusli juga menjelaskan bobot penilaian Adipura 2026:
Komitmen Anggaran dan Regulasi Daerah (20 persen): Mendorong alokasi anggaran minimal 3 persen dari APBD untuk pengelolaan lingkungan, serta memperkuat Perda, RPJMD, dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS).
Penguatan SDM dan Sarana Prasarana (30 persen): Memacu daerah membangun dan mengoptimalkan fasilitas seperti TPS3R, TPST, Material Recovery Facility (MRF), dan bank sampah.
Kebersihan dan Pengelolaan Lapangan (50 persen): Menjaga kebersihan di 16 lokasi prioritas, mulai permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, faskes, hingga TPA, dengan prasyarat tanpa TPS liar dan TPA minimal berstatus controlled landfill.
Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan: Menjadi cerminan kualitas lingkungan hidup yang bersih, hijau, teduh, serta nyaman bagi masyarakat.
Melalui pembaruan sistem KLH/BPLH, Adipura bukan lagi sekadar penghargaan visual kebersihan jalanan, melainkan instrumen sistemik yang mengukur tata kelola lingkungan secara menyeluruh.
Riwayat Adipura: Dari Istana Merdeka Hingga Era Digital
Secara terpisah ketika wartawan minta tanggapan bisa jelaskan riwayat Adipura, Ismail Alex menjawab, Program Adipura pertama kali diluncurkan pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto bersama Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu, Prof. Dr. Emil Salim.
Pada lima tahun pertama (1986-1991), fokus utama program ini adalah mendorong kota-kota di Indonesia agar menjadi Kota Bersih dan Teduh.
Di era Presiden Soeharto, penghargaan ini terasa sangat sakral dan megah karena pialanya diserahkan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka. Keberhasilan meraih Adipura sering kali menjadi tolak ukur kesuksesan kepemimpinan seorang kepala daerah saat itu.
Program ini sempat dihentikan pada tahun 1998 akibat krisis moneter, situasi politik, dan bergulirnya era reformasi. Setelah vakum beberapa tahun, Kementerian Lingkungan Hidup kembali mengaktifkan program Adipura pada tahun 2002 dan terus berjalan hingga sekarang dengan kriteria yang disesuaikan dengan tantangan modern.
Kebersihan Harus Jadi Budaya, Bukan Seremonial
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan, menjaga kebersihan kota bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kebersihan harus tumbuh menjadi budaya dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika ada kunjungan tamu penting, perlombaan, maupun perayaan tertentu.
Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Labuhanbatu, yakni Membangun Desa Menata Kota, serta Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat, diharapkan Kota Rantauprapat semakin bersih, sehat, indah, dan nyaman, serta Kabupaten Labuhanbatu dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Adipura Tahun 2026.
Hasil pantauan tim wartawan di lapangan pada tahap pertama yaitu Minggu 15 November 2026 oleh Tim Penilaian Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Suhendi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama dan Luga Rizgi Cristenzien Jabatan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama sibuk memeriksa dokumen dan mengambil photo-photo serta menyapa warga setempat. (Dewi Lubis)

