TANJAB BARAT. Kabarinvestigaai. Co. Id.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., secara resmi membuka sekaligus memberikan sambutan pada acara Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang digelar di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Senin (10/11/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Camat Se- Kabupaten Tanjab Barat, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dalam sambutannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan.
“Seperti yang kita pahami bersama, masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia,” ujar Wabup Katamso.
Menurutnya, salah satu sistem informasi yang mendukung kegiatan penanganan kerawanan pangan yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
“Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah peta tematik yang harus menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan,” jelasnya.
Wabup Katamso menjelaskan, peta ini digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan di setiap wilayah dengan tingkatan prioritas.
“Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat Prioritas 1 (Satu) Sangat Rentan, Prioritas 2 (Dua) Rentan dan Prioritas 3 (Tiga) Cukup Rentan,” katanya.
Wabup juga menyampaikan dasar hukum penyusunan peta ini Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,” ujar Wabup.
Peraturan tersebut diharapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Wabup Katamso menjelaskan, penyusunan peta ini tidak dilakukan asal-asalan. Peta Kabupaten/Kota disusun menggunakan 11 indikator yang mewakili tiga aspek utama.
“Kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota disusun menggunakan 11 (sebelas) indikator mewakili aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan terhadap pangan dan aspek pemanfaatan pangan,” ujar Wabup.
Penyusunan tersebut melibatkan beberapa OPD/instansi yang terkait, dibantu data dari Badan Pusat Statistik/Small Area Estimation, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wabup menegaskan, tujuan utama dari ekspose ini adalah agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas sampai ke tingkat desa.
“Tujuan dari Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan pada tingkat desa berdasarkan indikator ketahanan pangan, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah Kabupaten/Kota dan desa, menyediakan informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Wabup Katamso mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama.
“Selain itu saya juga mengajak kita semua untuk kegiatan Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menjadikan program ini sebagai momentum agar semua OPD/instansi bergerak bersama dalam mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” ujar Wabup.
“Dengan semangat bersama, saya yakin kita mampu mengentaskan wilayah desa rentan rawan pangan,” tegasnya.
Wabup juga berharap kegiatan ekspose berjalan lancar dan menghasilkan pemahaman yang sama bagi semua peserta.
“
