Kabarinvestigasi.co.id/ Tarutung. Akibat bencana alam banjir dan longsor di Tapanuli Utara ditemukan mencapai 1680 hektare lahan pertanian masyarakat rusak hingga kini belum tertangani secara tuntas.
PLT Kadis Pertanian Taput Viktor Siagian selepas Rapat Gabungan Fraksi DPRD dengan Pemerintah, Senin petang (2/2) mengatakan kepada Kabarinvestigasi co.id, jumlah lahan pertanian rusak pasca bencana alam banjir dan longsor tahun 2025 mencapai 1680 hektare.
“Luasan kerusakan itu sudah termasuk kerusakan akibat bencana longsor tahun 2024 yang terjadi di wilayah Pahae” imbuh Viktor.
Rapat Gabungan Fraksi DPRD dengan Pemkab Taput yang terbuka untuk umum itu dipimpin Reguel Simanjuntak .Dari unsur pemerintah ada Asisten, OPD terkait serta Camat dari kecamatan terdampak.
Jimmi Tambunan anggota Fraksi PDIP menyebut , bila luasan kerusakan lahan pertanian ini, tak segera ditangani akan berpotensi memicu kekurangan pangan di wilayah ini.
“Iya, itu tadi saya sampaikan dalam rapat ,bila tak segera ditangani, boleh berpotensi daerah kita kekurangan pangan, jadi kita sarankan dalam rapat agar keseriusan pemerintah daerah semakin ditingkatkan, ujar Jimmi Tambunan yang juga ketua PDIP Taput itu.
Jimmi Tambunan asal Dapil 5 Pahae menyebut jumlah lahan pertanian yang rusak di wilayah Pahae akibat bencana banjir dan longsor tahun 2025 mencapai 800 Hektare sudah termasuk kerusakan akibat bencana banjir tahun sebelumnya.
Petani Luat Pahae (Pahae Julu, Pahae Jae, Simangumban dan Purbatua) telah menerapkan pola padu dua kali setahun atau IP2 . Boleh disebut wilayah Pahae penghasil gabah terbesar di Tapanuli Utara, pungkas Jimmi
“Kita apresiasi kinerja pemerintah dalam upaya pemulihan pasca bencana dan berharap lahan pertanian sebagai urat nadi perekonomian masyarakat petani sesegera dilakukan perbaikan, sehingga petani boleh beraktivitas sebagai mana biasa” ujarnya.
Terpantau dari jalannya rapat, sebagai mitra kerja pemerintah, anggota dewan melalui fraksi-fraksi perlu memiliki data riil dari pihak pemerintah atau OPD terkait.
Sebab bukan tidak mungkin anggota dewan Taput boleh berkomunikasi dengan anggota separtai yang duduk di Senayan dan di komisi kementerian masing-masing OPD terkait , sebagai mitra pemerintah tentu boleh berkoordinasi, disitulah anggota dewan memiliki data yang sinkron dengan data pemerintah, ujar Timmas Sitompul dari Gerindra.
Jangan pelit memberikan keterangan pers
Untuk memperoleh keterangan resmi beberapa teman media termasuk Kabarinvastigasi.co.id , selepas rapat berakhir mencoba menemui pimpinan rapat minta informasi terkait agenda dan kesimpulan rapat namun tidak berhasil.
Sebut teman-teman media , namun pun jalannya rapat terbuka untuk umum dan media bebas meliput tetapi alangkah lebih baik dan untuk memperoleh kesimpulan rapat ,idealnya pimpinan rapat tidak pelit menyampaikan keterangan untuk disajikan menjadi sebuah produk pers.
Dan di satu sisi khalayak boleh memperoleh informasi melalui media seputar kinerja anggota dewan yang diutus sebagai wakil rakyat,masih ujar teman media.
Jimmi Tambunan Anggota DPRD Taput dari Fraksi PDIP yang juga ketua DPC PDIP Taput.(udut)
