Tapteng. Kabarinvestigaai. Co. Id. Staf Ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengaku diteror ancaman pemecatan dari oknum disebut-sebut masih lingkaran pemerintahan Masinton Pasaribu. Teror pemecatan itu disinyalir sikap Raju Hutagalung cukup getol menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan di internal perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) belakangan ini.
Saya didatangi oknum dan menyampaikan ada sebuah pertemuan membahas sikap saya, karena dianggap tidak tertib dalam internal hingga rencana pemecatan saya sebagai karyawan Perumda Mual Nauli. Kemudian saya sampaikan kepada oknum tersebut, kalau gara-gara memperjuangan kepentingan karyawan dan masyarakat, saya tidak takut untuk dipecat,” beber Raju Hutagalung pada Kamis, 14 Mei 2026.
“Dari awal, saya bersama keluarga dan kerabat ikut berjuang habis-habisan dalam pemenangan Masinton Pasaribu meski tempat tinggal saya jadi korban pembakaran orang tak dikenal. Tujuan saya bersuara hari ini tidak lain adalah untuk memperjuangan hak karyawan belum dibayarkan oleh perusahaan selama berbulan-bulan, saya rasa tidak ada yang salah dengan itu,” lanjutnya.
Raju prihatin dengan kondisi internal Perumda Mual Nauli saat ini, karena selama 5 bulan sejak Januari hingga Mei 2026, gaji karyawan belum dibayarkan perusahaan. Diakui Raju, keuangan perusahaan saat ini sedang bermasalah dan sudah diketahui pemerintah termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direksi, namun tak kunjung direspon.
Kami sudah 5 bulan tidak menerima gaji, tetapi kami tetap turun melakukan perbaikan pipa yang rusak akibat bencana. Kami ini bukan budak, kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi,” kata Raju.
“Saya akui memang kondisi internal Perumda Mual Nauli sekarang kian memprihatinkan. Ada berkisar 149 orang karyawan perusahaan belum digaji. Kami sangat kecewa dengan situasi hari ini, manajemen perusahaan semakin tidak jelas, sementara para karyawan terus dipaksa bekerja di tengah kesulitan ekonomi,” sebutnya.
Mirisnya lagi lanjut Raju, ada sejumlah pihak mengatasnamakan kedekatan dengan Bupati Masinton Pasaribu, untuk memasukkan pegawai baru dan melakukan mutasi internal di Perumda Mual Nauli, sementara gaji karyawan lama saja belum dibayarkan
Saya sendiri tidak tahu siapa Plt Direksi sebenarnya, dan anehnya pula ada oknum merasa sebagai direksi definitif, lalu melakukan mutasi karyawan. Situasi di internal PDAM sekarang ini sangat membingungkan,” ungkap Raju.
“Tersendatnya pembayaran gaji karyawan dipicu penghentian sementara pembayaran tagihan rekening air pelanggan pascabencana 25 November 2025 lalu. Akibatnya, pendapatan perusahaan menurun drastis dan keuangan perusahaan terganggu, sampai kini belum pulih,” jelasnya.
Raju juga menyoroti pemasangan jaringan pipa baru untuk kebutuhan air bersih di lokasi Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas bencana alam Tapteng, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan manajemen Perumda Mual Nauli. Sementara itu, dalam proses pelaksanaan proyek Kementerian Pekerjaan Umum RI itu, malah melibatkan karyawan Perumda.
“Pemasangan jaringan pipa air bersih di lokasi Huntap itu tanpa sepengetahuan Perumda Mual Nauli dan itu adalah ulah dari oknum calon direksi bermasalah inisial BL, yang saya sebutkan sebelumnya yaitu oknum merasa sebagai direksi definitif. Bahkan, oknum BL ini sekehendak perutnya saja mempekerjakan sejumlah karyawan dari Perumda Mual Nauli,” tutupnya.
sumber.rri.co.id
