Kabarinvestigasi.co.id/Tarutung. Forkopimda Tapanuli Utara bersama pihak SPBU membuat kesepakatan ditengah keterbatasan Pasokan BBM BBM pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.
Tersampaikan dalam rapat ,pihak SPBU biasanya mendapat pasokan sebanyak 18.000 liter yang didatangkan dari Sibolga, dan setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi, pasokan BBM didatangkan dari Belawan turun menjadi 8000 liter dikarenakan kondisi jarak.
Ditengah kekurangan pasokan inilah terjadi antrian panjang seolah berebut pendapatan BBM menggunakan jerigen. Antrian di SPBU pun bukan hanya di Taput, bahkan di Humbang dan daerah lain.
Dalam rangka pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak(BBM) di Tapanuli Utara , oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Taput dengan pihak SPBU di Tapanuli Utara telah membuat kesepakatan bersama, kata Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.
Kepada wartawan, Jumat (5/12) malam ,Bupati Taput menyampaikan butir-butir kesepakatan bersama dimaksud, pada butir pertama ,terhitung tanggal 6 sampai 9 Desember 2025 penggunaan jerigen tidak dilayani.
Kendaraan roda dua menggunakan jenis Pertalite maupun Pertamax dilayani maksimal 3 liter , kendaraan roda 4 maksimal 20 liter (baik pertalite, Pertamax dan solar),untuk kendaraan roda 6 dilayani maksimal 30 liter.
Pembatasan ini sebut bupati harap dimaklumi ditengah kurangnya pasokan BBM, seraya menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk menstabilkan pasokan BBM di Tapanuli Utara bahkan di Sumatera Utara.
Masih hasil kesepakatan, untuk tanggal darurat bencana ,penggunaan jerigen dapat dilayani tentu disertai surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten Tapanuli Utara.
Hal penting juga untuk ditaati agar pengecer jangan sampai menaikkan harga.
Ada beberapa kecamatan di Tapanuli Utara yang tidak memiliki SPBU seperti Parmonangan, Pagaran, Garoga, diusulkan dalam rapat agar didaerah tersebut dibuat pengecer sehingga pengisian BBM tidak menumpuk.
Jonius TP Hutabarat mengatakan didaerah daerah yang tak ada SPBU ,pun warga banyak menggunakan roda dua, roda empat mendukung aktivitas sehari-harinya jangan sampai seolah terpinggirkan. Jadi perlu dibuat pengecer didaerah tersebut, sekaligus sebagai antisipasi pengisian BBM tidak menumpuk.
Hal penting juga untuk ditaati agar sesuai hasil kesepakatan setiap pengecer BBM jangan sampai menaikkan harga.
“Upaya menaikkan harga BBM diatas normal itu boleh dikatakan sebuah kejahatan yang memang tak perlu dilakoni para pengecer”,imbuh JTP.
Dalam situasi berkurangnya pasokan BBM ditengah pasca bencana , marilah kita saling memaklumi, seraya keadaan segera pulih seperti sediakala, ajak Bupati.
Dalam gambar, bupati Jonius TP Hutabarat didampingi asisten memberi keterangan kepada wartawan Jumat Malam di kantor bupati Tarutung(udut)
