Pekanbaru. Kabarinvestigasi. Co. Id. Anggota DPRD Riau Fraksi PKS Dapil Inhil, Samsuri Daris, ST., MT., kembali menyoroti buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas warga tetapi juga mengancam keselamatan mereka.
Infrastruktur di Inhil benar-benar memprihatinkan. Banyak jalan provinsi yang masih berupa tanah dan jembatan kayu yang sudah rapuh. Bahkan beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan karena jembatan yang tidak layak pakai,” kata Samsuri saat diwawancarai, Rabu (15/1/2025).
Ia mencontohkan jalan provinsi yang menghubungkan Kota Baru Seberidah menuju Sungai Gergaji di Kecamatan Keritang, yang saat ini hampir tidak bisa dilewati. Menurut Samsuri, masyarakat sering kali harus memperbaiki jalan dan jembatan secara swadaya dengan material seadanya seperti kulit kelapa, batang pinang, bahkan kayu bekas.
Warga sudah terlalu sering memperbaiki jalan sendiri. Tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Pemerintah harus segera turun tangan, karena ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan,” tegas alumni Universitas Islam Riau (UIR) tersebut.
Dalam reses yang ia lakukan baru-baru ini di Kecamatan Keritang, keluhan soal jalan dan jembatan mendominasi aspirasi warga. Samsuri menuturkan bahwa ia sudah menyampaikan masalah ini ke Dinas PUPR Provinsi Riau dalam rapat dengar pendapat. Pemprov, katanya, berjanji akan segera memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak.
Kami akan terus mengawal janji tersebut. Jangan sampai ini hanya angin lalu. Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan warga, dan ini harus jadi prioritas Pemprov Riau,” ujarnya dengan nada serius.
Samsuri juga meminta pemerintah pusat untuk lebih peduli terhadap wilayah Inhil yang menjadi salah satu sentra perkebunan kelapa terbesar di Indonesia. Menurutnya, kondisi buruk infrastruktur dapat menghambat perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil perkebunan.
Perbaikan ini tidak hanya penting untuk warga setempat, tetapi juga untuk mendukung distribusi hasil perkebunan yang menjadi penopang ekonomi Inhil. Kalau akses jalan terus terhambat, efeknya bisa sangat luas,” tutup Samsuri.
Ia berharap agar seluruh pihak terkait, baik Pemprov maupun pemerintah pusat, segera merealisasikan langkah konkret untuk membenahi infrastruktur di Inhil. Hal ini penting agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari lambannya penanganan pemerintah.