Tembilahan.kabarinvestigasi.co.id. Massa aksi GEMPAR melaksanakan aksi demo dihalaman Kantor Bupati Inhil. Jum’at, 14 Maret 2025, siang, terkait Persoalan rusaknya kebun kelapa masyarakat di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang disebabkan adanya aktivitas replanting dari perusahaan PT Pelita Wijaya Perkasa (PWP) terus berlanjut.
Akibatnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam cipayung plus di Kabupaten Indragiri Hilir terpaksa harus mendatangi kantor Bupati Inhil dengan agenda menuntut keadilan Kepada Pemerintah Daerah agar Masyarakat yang kebun kelapanya terdampak, baik rusak ringan, sedang hingga berat, diperhatikan lebih serius.
Demontrasi dan tuntutan ini bentuk dari ribuan hektar kebun kelapa masyarakat Kecamatan Enok rusak parah diserang hama kumbang yang diduga akibat replanting perusahaan sawit tersebut.
“Evaluasi Dinas DLHK, Perkebunan dan Perizinan, kami menilai dinas terkait melakukan kelalaian,” kata Ketum HMI cabang Tembilahan , Muhammad Yusuf.
Sementara itu, Korlap aksi, Mohd Idris, saat berorasi mengatakan bahwa PT PWP diduga telah melakukan kejahatan lingkungan. Dimana hampir 80% kebun kelapa masyarakat rusak parah.
“Hampir 80% kebun masyarakat rusak parah. Kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan,” sebut Mohd Idris.
Lebih lanjut Mohd Idris mengatakan dengan rusaknya kebun tersebut, mengakibatkan masyarakat terseok-seok secara ekonomi, 90% masyarakat bergantung dari kebun kelapa.
“Kerusak kebun tersebut tidak sedikitpun upaya baik dari perusahaan untuk melakukan pemulihan dan ganti rugi. Kami dijajah di tanah sendiri,” ungkapnya.
Bupati Kabupaten Inhil H Herman pemimpin yang merakyat, pro-rakyat, konsisten turun langsung menjumpai masa gempur mendengarkan aspirasi, dan mencatat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Konsistensi H Herman sebagai pemimpin merakyat ditunjukkan hadir ditengah-tengah masyarakat.
“Jika permasalahan masyarakat petani di Kecamatan Enok dengan PT Pelita Wijaya Perkasa. Tidak selesai, jabatan saya taruhannya”, ujar Bupati Inhil H Herman didahapan mahasiswa yang melaksanakan aksi demo.
Bupati Inhil, Haji Herman, berkomitmen menindaklanjuti dan akan memediasikan ke pihak perusahaan bertanggungjawab atas rusaknya kebun kelapa masyarakat
“Kita tindaklanjuti agar pihak perusahaan bertanggungjawab kepada masyarakat yang kebunnya terdampak hama kumbang,” ungkapnya.
Mengenai ganti rugi dan kompensasi, Haji Herman tetap mendahulukan musyawarah masyarakat apakah tuntutannya berbentuk gati rugi atau digantikan dengan kebun plasma.
“Tergantung masyarakat nantinya, maunya seperti apa. Yang jelas persoalan ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Bukan hanya mengenai ganti rugi, Haji Herman juga akan menyelidiki luas lahan yang memilik HGU. Juga keberpihakan OPD, yakni Dinas Perizinan dan DLHK dalam menangani kasus serangan hama kumbang yang sudah dalam ini.
Dimana sebelumnya, sudah beberapa kali digelar hearing di DPRD, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Begitu juga pihak dinas terkait, yang memancing kemarahan masyarakat Kecamatan Enok.
“Jika pihak perusahaan tidak mengindahkan pemerintah, akan kita cabut izinya. Juga, terkait OPD ada indikasi bermain, baik Dinas Perizinan, Perkebunan dan DLHK, akan kita tindaklanjuti dengan tegasnya,” ujarnya H herman dengan tegas.
Haji Herman menegaskan, mengenai penyelesaian kerusakan kebun masyarakat Enok merupakan tugas pemerintah, dan akan diselesaikan setelah lebaran dengan memanggil pihak terkait, ujar H Herman. (red)
